Bupati Pati di Tengah Badai: Kenaikan PBB 250% dan Bayang-bayang Kasus Korupsi
|

Bupati Pati di Tengah Badai: Kenaikan PBB 250% dan Bayang-bayang Kasus Korupsi

ByJENDELA MAGAZINE

Laporan Investigasi jendela magazine

Pati, Jawa Tengah – Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan setelah menantang warga yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Namun, kemarahan publik tidak hanya soal pajak—kasus korupsi lama yang pernah membelitnya kembali mencuat, mengguncang kepercayaan masyarakat.

Kontroversi Kenaikan PBB-P2

Warga Pati geram dengan kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dinilai membebani. Mereka mengancam demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025 di depan Kantor Bupati.

Respons Kontroversial Sudewo:

“Siapa yang akan menolak, saya tunggu. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 pun saya tidak gentar!”

Namun, sehari setelah pernyataannya viral, Sudewo meminta maaf melalui Instagram pribadinya (@sudewoofficial) dan berjanji meninjau ulang kebijakan tersebut.

Kasus Korupsi Lama yang Kembali Menggema

Selain masalah pajak, Sudewo diingatkan kembali pada kasus suap proyek perkeretaapian di Kementerian Perhubungan (2018-2022).

Fakta Kasus:
✔ Terlibat sebagai saksi dalam kasus suap proyek rel kereta.
✔ KPK menyita Rp3 miliar dari kediamannya.
✔ Putu Sumarjaya (Kepala Balai Teknik Perkeretaapian) sudah divonis 5 tahun penjara dalam kasus yang sama.

Pertanyaan Publik:

  • Mengapa status hukum Sudewo belum jelas?
  • Apakah uang Rp3 miliar yang disita terkait suap?
  • Bagaimana ia lolos verifikasi bakal calon bupati meski bermasalah?

Warga Pati Tak Terima Permintaan Maaf

Meski Sudewo sudah meminta maaf, warga tetap bersikeras menggelar aksi pada 13 Agustus 2025.

Persiapan Demo:
✔ 50.000 massa diperkirakan hadir.
✔ Posko logistik sudah berdiri di depan kantor bupati.
✔ Tuntutan:

  • Turunkan PBB-P2!
  • Lengserkan Sudewo!

Pernyataan Koordinator Aksi (Supriyono):

“Kami tidak terpengaruh permintaan maafnya. Ini bukan politik, tapi perjuangan rakyat kecil yang tercekik pajak.”

Analisis: Bisakah Sudewo Bertahan?

  1. Dilema Politik:
  • Jika kebijakan PBB dicabut, anggaran daerah bisa defisit.
  • Jika dipaksakan, risiko kerusuhan sosial meningkat.
  1. Beban Hukum:
  • Kasus korupsi lama bisa menjadi senjata oposisi.
  • KPK belum memberikan kejelasan statusnya.
  1. Dukungan Publik:
  • Citra Sudewo semakin terpuruk.
  • Demo besar berpotensi memicu krisis kepemimpinan.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

  • Demo 13 Agustus menjadi penentu tekanan publik.
  • Kebijakan PBB mungkin akan direvisi, tetapi kredibilitas Sudewo sudah rusak.
  • Kasus korupsi bisa kembali dibuka jika ada tekanan lebih besar.

#BupatiPati #KenaikanPBB #Demo13Agustus #KorupsiRelKereta #PatiBersuara

Catatan Redaksi:

  • Data kasus korupsi diverifikasi dari putusan pengadilan dan laporan KPK.
  • Wawancara dengan koordinator demo dilakukan secara langsung.
  • Perkembangan terbaru akan dilaporkan menyusul aksi 13 Agustus.