Kabupaten Cirebon Hadapi Tantangan Serius dalam Pengelolaan Sampah

CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah berjuang mengatasi krisis pengelolaan sampah yang mengancam akan berdampak pada penangguhan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tegas Gubernur Dedi Mulyadi ini memaksa daerah-daerah untuk serius menangani masalah persampahan sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup.

Fakta Lapangan yang Mengkhawatirkan

Berdasarkan data terbaru Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon:

Hanya 40-45% sampah yang berhasil dikelola dari total produksi harian
Volume sampah tertangani: 460-500 ton/hari
Kekurangan kontainer sampah mencapai 200-250 unit
Akses pengelolaan sampah di desa-desa terpencil masih sangat terbatas

“Kami bekerja keras, namun keterbatasan sarana dan anggaran menjadi kendala utama,” ungkap Fitroh Suharyono, Sekretaris DLH Kabupaten Cirebon, dalam keterangan resminya, Selasa (12/8/2025).

Dampak Sistem Punishment Pemprov Jabar

Kebijakan penangguhan bantuan keuangan bagi daerah yang gagal memenuhi standar pengelolaan sampah akan berdampak signifikan pada:

Kemampuan pembiayaan program infrastruktur
Pelayanan publik dasar
Pengembangan fasilitas lingkungan

“Tanpa perbaikan signifikan, sanksi ini akan segera berlaku untuk Kabupaten Cirebon,” tegas Fitroh.

Strategi Penanganan Mendesak

DLH Kabupaten Cirebon menyusun rencana aksi percepatan:
✅ Penambahan sarana fisik: Kontainer sampah dan armada pengangkut
✅ Optimalisasi anggaran: Alokasi dana desa untuk pengelolaan sampah
✅ Peningkatan edukasi: Program pemilahan sampah dari sumber
✅ Kolaborasi multipihak: Melibatkan masyarakat dan dunia usaha

Tantangan Kompleks yang Dihadapi

Selain masalah teknis, beberapa faktor memperparah kondisi:

Perilaku masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah
Distribusi geografis yang tidak merata
Keterbatasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
Minimnya teknologi pengolahan sampah terpadu

Ajakan Kerja Sama

Fitroh menekankan pentingnya sinergi semua pihak:
“Kami membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah pusat, provinsi, maupun partisipasi aktif masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.”

Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk segera melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah, meski mengakui bahwa solusi jangka panjang memerlukan perubahan sistemik dan peningkatan kesadaran kolektif.

Analisis Pakar:
Dr. Ahmad Sururi, Pakar Lingkungan dari Universitas Swadaya Gunung Jati, menyatakan:
“Kabupaten Cirebon membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek teknis, edukasi, dan penegakan peraturan. Solusi parsial tidak akan menyelesaikan masalah struktural ini.”