KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan Kemenag 2023-2024

[Jakarta, 15 Agustus 2025] – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan kasus dugaan penyimpangan dalam penentuan kuota haji tahun 2023-2024. Fokus investigasi tertuju pada alokasi 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pola Lobi Asosiasi Travel Haji

Berdasarkan keterangan Plt. Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu, terungkap adanya upaya sistematis dari asosiasi agensi perjalanan haji untuk mempengaruhi pembagian kuota:

Target Ekonomi: Asosiasi mengincar peningkatan kuota haji khusus (yang bernilai komersial tinggi) dari alokasi normal 8% menjadi 50%
Modus Operandi: Lobi dilakukan melalui jalur kelembagaan ke pejabat menengah Kemenag, bukan langsung ke menteri
Hasil Kesepakatan: Terbentuk pembagian 50:50 (10.000 reguler : 10.000 khusus) yang bertentangan dengan Pasal 64 UU Haji

“Perhitungan mereka sederhana – dengan kuota 8% hanya dapat 1.600 jamaah, tapi dengan 50% bisa dapat 10.000. Ini jelas pertimbangan ekonomi,” tegas Asep dalam konferensi pers (12/8).

Daftar Orang yang Dilarang Ke Luar Negeri

Sebagai bagian dari proses hukum, KPK telah mengeluarkan surat larangan bepergian terhadap:

Nama	Jabatan	Keterkaitan Kasus
Yaqut Cholil Qoumas	Mantan Menag (2020-2024)	Penentu kebijakan kuota
Ishfah Abidal Aziz	Staf Khusus Menag	Anggota BPKH 2022-2027
Fuad Hasan Masyhur	Pemilik Maktour	Pelaku usaha travel haji

Larangan ini berlaku selama 6 bulan sejak 11 Agustus 2025 untuk kepentingan penyidikan.

Temuan Krusial dari MAKI

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengklaim memiliki bukti baru berupa:

Salinan SK Menag No.130/2024 tentang Kuota Haji Tambahan yang tidak dipublikasikan secara transparan
Pelanggaran Prosedur: Pengaturan kuota seharusnya melalui Peraturan Menteri yang disetujui Menkumham, bukan sekadar SK
Potensi Kerugian Negara: Selisih biaya antara haji reguler dan khusus mencapai Rp15-20 juta per jamaah

“SK ini hantu – Pansus DPR pun kesulitan mendapatkannya,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Respons Mantan Menag

Usai menjalani pemeriksaan 4 jam di KPK (7/8), Yaqut Cholil Qoumas menyatakan:

Mengapresiasi kesempatan klarifikasi
Menolak berkomentar detail materi pemeriksaan
Menegaskan komitmen mendukung proses hukum

Implikasi Kebijakan

Kasus ini menyoroti beberapa masalah sistemik:

Transparansi Kuota: Mekanisme penetapan kuota haji tambahan yang tidak terbuka
Konflik Kepentingan: Keterlibatan pelaku usaha dalam proses pengambilan kebijakan
Pengawasan BPKH: Peran badan pengelola keuangan haji dalam mengawasi alokasi kuota

KPK memperkirakan penyidikan akan berlanjut dengan kemungkinan penetapan tersangka dalam waktu dekat. Masyarakat diimbau melaporkan setiap informasi terkait ke Call Center KPK 198.

Dokumen Pendukung: