AS Hentikan Sementara Visa Medis untuk Warga Gaza: Dampak dan Kontroversi

Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat membuat keputusan kontroversial dengan menghentikan sementara penerbitan visa medis bagi warga Palestina dari Gaza mulai Sabtu (16/8). Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari proses peninjauan menyeluruh terhadap prosedur penerbitan visa kemanusiaan.

Detail Kebijakan dan Dampaknya

Menurut data resmi, sepanjang 2025 AS telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa B1/B2 untuk pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina, termasuk 640 visa pada Mei lalu. Visa jenis ini memungkinkan warga Palestina dari Tepi Barat dan Gaza mendapatkan perawatan medis di Amerika.

“Kami sedang mengevaluasi proses penerbitan visa medis-kemanusiaan yang dilakukan beberapa hari terakhir,” jelas juru bicara Departemen Luar Negeri AS, tanpa merinci jumlah pemegang visa yang terdampak.

Pemicu Kebijakan

Keputusan ini muncul setelah unggahan kontroversial Laura Loomer, aktivis sayap kanan dan pendukung Donald Trump, di media sosial X. Loomer mengklaim melihat kedatangan warga Palestina melalui bandara San Francisco dan Houston, serta mempertanyakan kebijakan imigrasi pemerintahan Biden.

Unggahan tersebut memicu reaksi sejumlah politisi Partai Republik:

• Chip Roy (Texas) berjanji menanyakan langsung isu ini ke pemerintah
• Randy Fine (Florida) menyebut kedatangan warga Palestina sebagai “risiko keamanan nasional”

Reaksi dari Berbagai Pihak

Kelompok pro-Palestina mengecam keras kebijakan ini:

1. Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) menyebutnya sebagai “bentuk baru kekejaman”
2. Palestine Children’s Relief Fund mengungkapkan keprihatinan mendalam
3. Tareq Hailat dari PCRF menyatakan: “Ini menghancurkan hak asasi manusia paling dasar”

“Anak-anak terluka di Gaza tidak bisa mendapatkan perawatan memadai di sana, dan sekarang pintu ke AS juga tertutup,” ujar Hailat kepada Al Jazeera.

Proses Evakuasi yang Semakin Sulit

Hailat menjelaskan tantangan berlapis yang kini dihadapi:

• Persetujuan militer Israel tetap diperlukan
• Tambahan hambatan dari pembatasan visa AS
• Waktu evakuasi yang semakin kritis bagi pasien

Kebijakan ini muncul di tengah eskalasi konflik Gaza, dengan korban tewas dilaporkan mencapai 61.900 jiwa dalam 22 bulan terakhir. PBB mencatat lebih dari 1,9 juta warga Gaza mengungsi akibat serangan Israel.

Analisis Kebijakan

Pakar hubungan internasional mengidentifikasi beberapa poin krusial:

• Potensi pelanggaran hak kesehatan internasional
• Dampak psikologis bagi pengungsi Gaza
• Implikasi politik dalam pemilu AS mendatang
• Kredibilitas AS sebagai mediator perdamaian

Prospek Kedepan

Pemerintah AS belum memberikan timeline penyelesaian peninjauan ini. Sementara itu, organisasi kemanusiaan terus mendesak pencabutan kebijakan, terutama untuk kasus-kasus gawat darurat medis.

“Kami berharap pemerintah AS mempertimbangkan kembali keputusannya dan memprioritaskan nyawa manusia di atas pertimbangan politik,” tandas juru bicara PCRF.

Kebijakan imigrasi AS terhadap warga Palestina selalu menjadi isu sensitif, namun penghentian visa medis kali ini dinilai banyak pihak sebagai langkah yang tidak manusiawi dan berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.