TGPF untuk Kerusuhan Agustus 2025: KontraS Desak Independensi dan Fokus pada Aktor Intelektual

JAKARTA – Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan pada aksi 25–31 Agustus 2025 dinilai sebagai langkah positif. Namun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menekankan bahwa langkah ini hanya bermakna jika tim tersebut benar-benar independen, transparan, dan akuntabel.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyambut baik inisiatif pemerintah tersebut. “Tuntutan masyarakat adalah untuk mendorong hasil investigasi yang independen dan alternatif dari investigasi yang sudah dilakukan lembaga lain,” ujarnya pada Jumat (12/9/2025). Namun, ia mengingatkan, “Pembentukan tim ini jangan hanya menjadi janji kosong belaka.”

Tiga Fokus Investigasi yang Diperlukan

KontraS memetakan tiga agenda kritis yang harus menjadi prioritas TGPF:

1. Mengungkap Aktor Intelektual
   TGPF harus fokus membongkar dalang di balik kerusuhan, bukan hanya menuding masyarakat sipil atau mahasiswa sebagai provokator.
2. Menyelidiki Kekerasan Aparat
   Tindakan aparat kepolisian, termasuk penggunaan gas air mata, water cannon, dan kendaraan taktis (rantis) yang dinilai melampaui prosedur, harus diselidiki secara menyeluruh.
3. Mengkaji Peran Militer
   Investigasi harus menelusuri pengerahan militer dalam pengendalian massa yang dinilai keluar dari fungsi utamanya.

“Menjadi penting TGPF independen karena dia bisa mengungkap secara benar, utuh, transparan, serta akuntabel proses-proses yang terjadi selama rangkaian aksi,” tegas Dimas.

Komposisi Tim yang Kredibel dan Inklusif

Agar investigasi dapat dipercaya publik, KontraS merekomendasikan agar komposisi TGPF tidak hanya diisi oleh perwakilan lembaga negara. Keterlibatan akademisi, pakar hukum HAM, dan perwakilan masyarakat sipil dinilai crucial untuk menjamin kredibilitas dan transparansi proses penyelidikan.

“Hasil investigasi harus mampu menghilangkan semua fitnah dan tuduhan yang saling dilemparkan berbagai pihak,” tambah Dimas.

Dukungan dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB)

Pembentukan TGPF berawal dari usulan kelompok masyarakat sipil, termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang disetujui langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Lukman Hakim Saifuddin, perwakilan GNB, menyatakan bahwa investigasi independen diperlukan untuk mengungkap fakta seputar peristiwa yang mereka sebut sebagai “Prahara Agustus”.

Peristiwa tersebut menewaskan setidaknya 10 orang, termasuk Affan Kurniawan yang meninggal setelah dilindas kendaraan taktis (Rimueng) milik Brimob Polri. “Demo mahasiswa dan aktivis pada awalnya berlangsung damai. Hak menyampaikan pendapat dijamin konstitusi. Kami perlu tahu bagaimana aksi itu berubah menjadi kekerasan, perusakan, dan penjarahan,” jelas Lukman usai bertemu Presiden di Istana Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Menanti Implementasi yang Nyata

Publik kini menanti detail lebih lanjut dari Istana mengenai format, keanggotaan, dan mandat TGPF. Langkah ini dipandang sebagai ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi akuntabilitas dan keadilan, terutama bagi korban jiwa dan kekerasan dalam peristiwa tersebut.

Dengan TGPF yang independen dan komprehensif, diharapkan tidak hanya aktor pelaku di lapangan yang diusut, tetapi juga otak intelektual dan kesalahan prosedur aparat yang mungkin terjadi dapat diungkap secara transparan kepada publik.