Banjir dan Longsor Sumatera: Korban Tambah, Penanganan Berlanjut

JAKARTA – Banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatera terus meningkatkan jumlah korban jiwa. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Minggu (30/11/2025), total 442 warga meninggal dunia dan 402 orang masih hilang.

Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa data tersebut mencakup tiga provinsi yang terdampak, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ia menyampaikan bahwa jumlah korban jiwa di Aceh mencapai 96 orang dengan 75 orang masih hilang. Di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal terbanyak, yaitu 217 orang dan 209 orang masih hilang.

Sementara itu, di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal mencapai 129 orang dan 118 orang masih hilang. Meski situasi di provinsi ini mulai menunjukkan pemulihan, kondisi masih memprihatinkan.

Korban Hilang dan Operasi Pencarian

Sebagian besar korban ditemukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingat operasi pencarian terus dilakukan di wilayah tersebut. Namun, banyak warga masih dalam status hilang, sehingga proses pencarian tetap menjadi fokus utama.

Selain itu, jumlah pengungsi juga terus bertambah karena masyarakat yang sebelumnya tinggal di pengungsian mandiri kini berpindah ke pos-pos pengungsian resmi. Hal ini membuat jumlah pengungsi meningkat secara signifikan.

Upaya Pemulihan dan Distribusi Logistik

BNPB memastikan bahwa proses pencarian dan pertolongan tetap berlangsung di seluruh wilayah terdampak. Selain itu, distribusi logistik juga terus dilakukan bersamaan dengan upaya pembukaan akses transportasi darat yang terputus.

Pemerintah juga telah mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk menangani bencana ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam memulihkan layanan dasar di daerah bencana.

“Ada pemulihan listrik, penyediaan BBM, logistik, serta pemulihan jalur darat. Bantuan juga disalurkan melalui jalur udara dan laut,” ujar Pratikno dalam konferensi pers.

Dia menekankan bahwa langkah percepatan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kekuatan nasional dikerahkan pada tahap tanggap darurat.

Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Meskipun fokus masih pada penanganan darurat, pemerintah mulai menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan hunian bagi korban bencana.

“Kita ingin tanggap darurat bisa selesai dan masuk tahap rehab-rekon secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa,” ujar Pratikno.

Ia juga meminta masyarakat memahami berbagai kendala teknis yang dihadapi pemerintah dalam proses penanggulangan bencana di Sumatera.

Tantangan Distribusi Logistik

Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sejumlah hambatan di lapangan, terutama terkait distribusi bantuan.

“Di lapangan, tantangan yang kita hadapi tidak ringan. Keterbatasan BBM untuk logistik dan genset, kerusakan jaringan listrik bertegangan tinggi, hingga keterbatasan daya angkut helikopter membuat distribusi bantuan memerlukan waktu,” ujar AHY.

Meski begitu, ia memastikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait terus bekerja untuk mempercepat pemulihan layanan dasar dan infrastruktur yang rusak.

Dapur MBG Jadi Dapur Umum

Untuk memenuhi kebutuhan korban terdampak, Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan sementara dapur program makan bergizi gratis (MBG) di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi posko tanggap darurat.

Ketua Pelaksana Harian MBG Nanik S Deyang menyampaikan bahwa seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik BGN di tiga provinsi telah dialihkan menjadi dapur umum. Ribuan paket makanan telah disalurkan dari berbagai SPPG (Sentra Produksi Pangan Gizi), meski masih ada sejumlah tantangan logistik, terutama di wilayah Kepulauan Nias karena akses pelabuhan yang sempat tertutup.

TNI dan Polri Maksimalkan Operasi Kemanusiaan

Di sisi lain, TNI menegaskan bahwa pengerahan prajurit terus dilakukan tanpa menunggu penetapan status bencana nasional bagi banjir dan longsor di Sumatera.

“Apapun statusnya, prajurit TNI AD akan terus bersama rakyat di garis depan penanggulangan bencana. Itu bagian dari tugas pokok kami dalam operasi militer selain perang,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi Donny.

TNI AD telah menurunkan lebih dari 21.000 personel serta berbagai sarana untuk evakuasi dan pembukaan akses wilayah terisolasi. Langkah serupa juga dilakukan TNI AL, TNI AU, dan Polri dengan mengerahkan kekuatan penuh di tiga provinsi.

Polri turut mengoptimalkan armada udara dan laut untuk mempercepat distribusi bantuan. Upaya pencarian korban hilang, pemulihan layanan publik, serta pengiriman logistik masih terus dilakukan pemerintah pusat bersama aparat TNI-Polri dan lembaga lainnya.

Operasi kemanusiaan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.