Pembaruan BSU, Apakah Subsidi Upah Cair Tahun 2026?

Update BSU di Awal 2026: Kepastian yang Masih Tertunda

Memasuki awal tahun 2026, isu mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi perhatian masyarakat. Terutama terkait kemungkinan kelanjutan program tersebut. Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan pengumuman resmi mengenai status BSU di tahun ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pekerja.

Minat pencarian informasi tentang BSU Januari 2026 meningkat, terutama setelah pengalaman sebelumnya di mana bantuan serupa tidak selalu cair di awal tahun. Hal ini memicu pertanyaan penting: apakah BSU akan kembali diberikan pada awal 2026 atau justru tidak menjadi fokus kebijakan pemerintah dalam waktu dekat?

Kejelasan Pemerintah Soal BSU Januari 2026

Hingga tanggal 2 Januari 2026, Kementerian Ketenagakerjaan belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai pelaksanaan BSU tahun ini. Hingga saat ini, belum ada aturan baru yang diterbitkan, baik dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan maupun keputusan resmi lainnya, yang menunjukkan adanya alokasi BSU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sebagai gambaran, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada 2025. Program tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025, dengan besaran bantuan sebesar Rp600.000 yang diberikan sekali. Penyaluran dimulai dari Juni hingga Juli 2025 dan diperpanjang hingga Agustus. Belum adanya regulasi serupa di awal 2026 menjadi tanda bahwa BSU belum ditetapkan sebagai program berjalan pada Januari tahun ini.

Potensi Penyaluran BSU pada Awal Tahun 2026

Sampai saat ini, kemungkinan pencairan BSU di Januari 2026 masih belum dapat dipastikan. Keputusan untuk melanjutkan program ini sangat bergantung pada arah kebijakan fiskal serta kesiapan anggaran yang tertuang dalam APBN 2026, yang hingga kini belum dijabarkan secara detail kepada publik.

Jika pemerintah kembali mengaktifkan BSU, skema penyalurannya diperkirakan tidak akan jauh berbeda dari pola tahun sebelumnya. Namun, tanpa adanya pernyataan resmi, pekerja diimbau tetap waspada dan tidak mudah mempercayai informasi tidak jelas yang beredar, khususnya dari sumber tidak resmi maupun media sosial.

Panduan Mengecek Status Penerima Jika BSU Dibuka Kembali

Apabila BSU kembali diluncurkan, proses pengecekan status penerima umumnya tetap mengacu pada mekanisme resmi yang telah digunakan sebelumnya. Berikut beberapa cara yang biasanya tersedia:

Melalui Laman Resmi Kemnaker

Akses https://bsu.kemnaker.go.id/, kemudian memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP, mengisi kode keamanan, dan menekan menu pengecekan. Informasi status penerima akan ditampilkan secara otomatis.
Melalui Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

Masuk menggunakan NIK atau nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ), lalu memilih menu pemeriksaan kelayakan BSU. Sistem akan menampilkan status kepesertaan secara langsung.

Ketentuan Umum Penerima BSU

Mengacu pada pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, sejumlah persyaratan yang biasanya diberlakukan antara lain:

Warga Negara Indonesia yang memiliki NIK aktif.
Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori penerima upah.
Menerima gaji maksimal Rp3,5 juta atau disesuaikan dengan UMP atau UMK setempat.
Tidak sedang menerima bantuan sosial lain yang berpotensi tumpang tindih.
Bukan aparatur negara, anggota TNI, maupun Polri.
Memiliki rekening bank aktif yang digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan.

Imbauan Bagi Pekerja Penerima BSU

Sampai awal Januari 2026, keberlanjutan program BSU masih belum memperoleh kepastian resmi dari pemerintah. Informasi yang dapat dijadikan rujukan hanya berasal dari kanal resmi seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pengumuman pemerintah pusat.

Bagi para pekerja, langkah paling tepat saat ini adalah memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif dan data pribadi selalu diperbarui. Dengan kesiapan administrasi tersebut, proses verifikasi hingga pencairan bantuan dapat berjalan lebih lancar apabila BSU kembali diberlakukan.