|

Jadi Penerima Manfaat Apartemen Subsidi, Ojol Harap Cicilan di Bawah Satu Juta

Program Hunian Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Cikarang

Pengemudi ojek online (ojol) di Bekasi menyambut baik program pemerintah yang bertujuan memberikan hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Cikarang. Mereka berharap cicilan hunian bisa berada di bawah Rp1 juta per bulan, sehingga dapat terjangkau bagi kalangan pekerja dengan penghasilan terbatas.

Program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah dan dunia usaha mulai membangun apartemen subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Proyek ini dimulai dengan groundbreaking yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting seperti Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, serta pendiri Lippo Group Mochtar Riady dan James Riady.

Lahan seluas 30 hektare yang dihibahkan oleh Lippo Group akan digunakan untuk membangun sekitar 140.000 unit hunian vertikal. Jumlah tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 5 persen dari target nasional pembangunan 3 juta rumah. Penghibahan lahan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat.

Ketua Grab Militan Kabupaten Bekasi, Arief yang akrab disapa Panglima, mengatakan bahwa program perumahan ini sangat membantu kalangan pekerja dengan penghasilan terbatas untuk memiliki tempat tinggal. Ia menilai bahwa banyak pengemudi ojol belum mampu membeli rumah karena keterbatasan penghasilan dan tingginya harga properti. Oleh karena itu, program rumah bersubsidi dinilai membuka peluang bagi para pekerja informal untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Arief juga berharap pemerintah dapat memastikan skema pembiayaan yang benar-benar terjangkau bagi masyarakat. Para pengemudi ojol berharap cicilan hunian tersebut bisa berada di kisaran di bawah Rp1 juta per bulan. “Tadi kami juga sempat menyampaikan ke Menteri, kalau bisa cicilannya di bawah Rp1 juta supaya teman-teman ojol juga mampu membayar,” katanya.

Selain itu, Arief juga berharap proses pembangunan dapat dipercepat dan prosedur untuk mengakses program tersebut dipermudah. “Harapan kami sebagai calon penerima manfaat, pembangunan bisa cepat dilaksanakan dan prosedurnya dipermudah supaya rakyat bisa segera merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo menyebut kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sementara sekitar 27 juta rumah tangga masih tinggal di hunian tidak layak. Karena itu, pembangunan perumahan menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

“Program 3 juta rumah per tahun menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Menurut Hashim, sektor perumahan juga memiliki efek ganda terhadap perekonomian nasional karena pembangunan satu rumah dapat menggerakkan lebih dari 180 sektor industri.

Selain proyek di Cikarang, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi lain untuk pembangunan hunian vertikal, termasuk di Depok yang direncanakan memanfaatkan sekitar 45 hektare lahan untuk pembangunan ratusan ribu unit rumah. Setelah peninjauan lokasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan, mekanisme penentuan harga, serta kriteria pembelian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada pendiri Lippo Group Mochtar Riady bersama keluarga yang telah menghibahkan lahan untuk program tersebut. “Ini bukan sekadar komitmen, tetapi lahir dari rasa kebersamaan dan kemanusiaan yang luar biasa untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar Sirait.

Ia menjelaskan pembangunan hunian di atas lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 140 ribu unit apartemen bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan peninjauan lokasi menjadi langkah awal untuk memastikan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan.