Tiga Anggota TNI Gugur di Lebanon, Pengamat Minta Prabowo Hentikan Pengiriman Pasukan ke BOP

Kekhawatiran atas Keselamatan Pasukan Perdamaian Indonesia di Lebanon

Beberapa prajurit TNI gugur dan sejumlah lainnya luka-luka dalam dua kejadian berbeda di Lebanon Selatan dalam waktu kurang dari 24 jam saat menjalankan tugas misi perdamaian UNIFIL. Kejadian ini memicu kekhawatiran terhadap keselamatan pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di kawasan konflik dengan eskalasi tinggi.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana pengiriman pasukan ke Board of Peace (BoP) di Gaza, Palestina, setelah meningkatnya risiko akibat serangan Israel. Permintaan ini disampaikan menyusul gugurnya sejumlah prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.

Insiden tersebut terjadi saat prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda menjalankan tugas di bawah misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Serangan yang terjadi di wilayah Lebanon selatan dalam dua hari berturut-turut mengakibatkan korban jiwa dan luka di kalangan personel Indonesia.

Dalam waktu kurang dari 24 jam, tercatat tiga prajurit TNI gugur, sementara sejumlah lainnya mengalami luka berat dan ringan. Dari jumlah tersebut, Praka Farizal Romadhon dinyatakan gugur, Praka Rico Pramudia mengalami luka berat, serta Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan. Setelah itu, dua personel PBB yang disebutkan sebagai prajurit TNI juga kembali tewas akibat ledakan di selatan Lebanon pada Senin (30/3/2026), yakni Kapten Infanteri Zulmi dan Sersan Satu Ikhwan.

Selain itu, dalam serangan ini ada dua prajurit PBB lainnya yang menjadi korban dan mengalami luka-luka, yakni Kapten Infanteri Sulthan dan Prajurit Kepala Deni. Dengan demikian, total ada tiga prajurit TNI yang gugur dalam waktu kurang dari 24 jam di wilayah misi perdamaian Lebanon, setelah Praka Farizal Romadhon dilaporkan gugur dalam kejadian yang berbeda.

Karena hal inilah, Hikmahanto meminta Prabowo agar membatalkan pengiriman pasukan ke BoP sebagai pasukan perdamaian di Gaza, Palestina, yang bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Sebelumnya, Prabowo memang menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim ribuan pasukan untuk perdamaian di Gaza. Namun, menurut Hikmahanto, hal tersebut bisa dibatalkan oleh Prabowo karena kelakuan Israel yang menyerang Lebanon itu.

Apalagi, kata Hikmahanto, Indonesia sendiri juga telah tergabung dalam BoP, lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tersebut, sehingga bisa memberikan pengaruhnya. “Kita memberikan pressure ya, karena kita sekarang adalah anggota dari BoP dan Bapak Presiden mengatakan bahwa kita akan menyumbang pasukan, kita akan katakan kita tidak akan menyumbang pasukan, kalau misalnya tindak tanduk Israel seperti ini,” katanya.

Hikmahanto menegaskan, Prabowo bahkan juga bisa mengatakan langsung kepada Trump bahwa Indonesia tidak mau mengirim pasukan jika Israel masih melakukan penyerangan terus menerus. “Kita bahkan kalau perlu mengatakan pada Presiden Trump kita tidak akan menyumbang pasukan. Kalau saya dari sejak awal mengatakan kita sebaiknya sudah keluar saja dari Board of Peace karena ya seperti ini, kelakuan Israel ini seperti ini,” tegas Hikmahanto.

Penundaan Pengiriman Pasukan ke Gaza

Mengenai pengiriman pasukan ini, sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengatakan bahwa Prabowo telah menyatakan Indonesia menunda pengiriman pasukan perdamaian BoP dari Indonesia ke Gaza, Palestina. “Rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza saat ini ditunda,” tulis keterangan Badan Bakom RI, Senin (16/3/2026).

Keputusan penundaan pengiriman pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Nasional atau ISF ini diambil Prabowo setelah Indonesia menangguhkan pembahasan BoP mengingat eskalasi perang Iran versus AS dan Israel yang meluas di kawasan Timur Tengah. “Semua pembahasan terkait BoP sedang ditangguhkan (on hold) karena meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah,” demikian keterangan Bakom RI.

Sikap Pemerintah Indonesia

Hingga berita ini diterbitkan, Prabowo diketahui belum memberikan pernyataan apapun terkait gugurnya prajurit TNI di Lebanon tersebut. Namun, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sebelumnya telah menyampaikan bahwa Indonesia mengecam serangan ke pasukan penjaga perdamaian itu. Selain mengecam serangan ke pasukan perdamaian PBB di Lebanon, Indonesia juga mengecam keras serangan Israel ke Lebanon selatan dan meminta seluruh pihak melakukan deeskalasi dengan kembali ke meja perundingan karena dampak konflik cukup besar.

Sugiono mengatakan, Pemerintah akan bertemu PBB untuk mendorong investigasi dari UNIFIL. Adapun, insiden ini bermula sekitar pukul 11.00 waktu setempat saat Indonesian Task Force Bravo (TFB) dari Kontingen Garuda, yang tergabung dalam INDOBATT, menjalankan tugas sebagai Mobile Reserve di bawah kendali Sektor Timur UNIFIL.

Saat itu, pasukan TNI tengah melakukan pengawalan terhadap unit Combat Support Service Unit (CSSU) milik Spanyol dalam rangka misi distribusi logistik sekaligus pengantaran kotak jenazah menuju markas UNP 7-1 INDOBATT. Rombongan terdiri dari enam kendaraan taktis, termasuk dua kendaraan dari TFB. Namun, saat melintas di wilayah Bani Hayyan dan hendak berbelok, terjadi ledakan yang menghantam kendaraan terdepan (Ran 1).

Ledakan tersebut mengakibatkan kendaraan rusak parah, sementara penyebab pasti insiden masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, UNIFIL menyatakan bahwa dua penjaga perdamaian tewas dan dua lainnya terluka akibat ledakan yang menghancurkan kendaraan mereka di Lebanon selatan. Insiden ini menjadi kejadian fatal kedua dalam 24 jam terakhir.

UNIFIL juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional serta Resolusi Dewan Keamanan 1701, dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.