Bangkitkan UMKM Jabar 2026: Pakar Sebut Gen Z Siapkan Strategi Baru

Tanda Perlambatan Ekonomi Jawa Barat

Perekonomian Jawa Barat dalam jangka pendek menunjukkan tanda perlambatan, sehingga dorongan terhadap konsumsi rumah tangga pada 2026 dinilai krusial untuk menggerakkan permintaan produk UMKM dan koperasi. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menyebut perlambatan terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 yang turun 0,46 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Capaian tersebut menjadi yang terendah dalam empat tahun terakhir dan menandakan lemahnya aktivitas ekonomi domestik.

Meski begitu, secara tahunan (y-on-y), ekonomi Jawa Barat justru tumbuh 5,20 persen, tertinggi sejak 2022. Acu menjelaskan, perlambatan q-to-q dipicu oleh kontraksi konsumsi rumah tangga sebesar minus 2,04 persen, padahal sektor ini menyumbang 65,15 persen struktur PDRB Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi PDRB Jawa Barat terhadap PDB nasional mencapai 13,95 persen. Sektor industri manufaktur masih menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 27,48 persen terhadap ekonomi daerah.

Namun secara q-to-q, penurunan terdalam terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, jasa lainnya, serta sektor pertanian. Karena itu, penguatan UMKM dan koperasi perlu difokuskan pada sektor perdagangan, industri, makan-minum, dan pertanian yang menjadi basis utama usaha lokal. Sebagian besar UMKM dan koperasi bergerak di sektor-sektor tersebut sehingga sangat bergantung pada peningkatan konsumsi rumah tangga.

Strategi Pengembangan UMKM-Kop

Acu menilai pengembangan model bisnis UMKM-Kop perlu diarahkan pada integrasi dengan pemasaran digital dan didukung pembiayaan yang sesuai. Sinergi UMKM-Kop dengan usaha menengah dan besar, termasuk keterlibatan dalam program pemerintah daerah, juga dinilai penting. Ia menekankan, pengembangan UMKM harus memperhatikan karakteristik demografi Jawa Barat yang didominasi generasi muda. Sebanyak 46,86 persen penduduk Jawa Barat masuk kategori Generasi Z dan milenial, sehingga pendekatan bisnis perlu disesuaikan dengan karakter mereka.

Selain itu, strategi UMKM-Kop juga harus berbasis kondisi spasial demografi di setiap kabupaten dan kota. Model UMKM-Kop yang sukses dikelola anak muda perlu dijadikan contoh agar dapat direplikasi di berbagai daerah. Kampanye pengembangan UMKM – Kop pun didorong lebih masif melalui media sosial dengan konten literasi bisnis yang dekat dengan generasi muda.

Investasi dan Peran Anak Muda

Keterlibatan generasi produktif dinilai berdampak besar terhadap realisasi investasi Jawa Barat yang tertinggi secara nasional. Kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Barat mencapai 15,7 persen atau sekitar Rp77,1 triliun. Meski besar, realisasi investasi tersebut masih menghadapi tantangan untuk menyentuh pelaku usaha lokal.

Acu menilai perlu skema pembiayaan khusus bagi anak muda yang ingin mengembangkan usaha dan investasi yang sudah berjalan. Sebagian usaha memang belum sepenuhnya bankable, namun tetap berpotensi mengakses pembiayaan melalui program pemerintah. Ia mengusulkan inisiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus milenial dan Gen Z untuk memperluas akses permodalan. Selain itu, investasi yang masuk perlu melibatkan UMKM-Kop sebagai pemasok dalam rantai produksi dan pemasaran usaha besar. Hilirisasi produk pertanian berbasis UMKM-Kop juga perlu didorong agar nilai tambah dan skala usaha dapat meningkat.

Kemiskinan Masih Jadi Tantangan

Per Agustus 2025, sebanyak 54,95 persen penduduk Jawa Barat bekerja di sektor informal. Kondisi ini membuka peluang sinergi pengembangan UMKM-Kop dengan aktivitas ekonomi kelompok informal. Tingkat pengangguran tertinggi tercatat pada lulusan SMK, sehingga pengembangan kewirausahaan perlu menyasar kelompok ini. Langkah tersebut dinilai efektif untuk mengendalikan angka kemiskinan di Jawa Barat.

Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin Jawa Barat mencapai 3,65 juta jiwa atau berkontribusi 15,32 persen terhadap total nasional. Peningkatan kemiskinan terutama terjadi di wilayah perkotaan, yang jumlahnya naik dibandingkan September 2024. Kontribusi penduduk miskin perkotaan Jawa Barat terhadap nasional kini mencapai 25,26 persen. Meski persentase kemiskinan Jawa Barat lebih rendah dari nasional, jumlah agregat penduduk miskin tetap tergolong besar.

Karena itu, pengembangan UMKM-Kop perlu diarahkan ke kantong-kantong kemiskinan secara spasial. Identifikasi potensi lokal serta kemudahan kebijakan dari pemerintah menjadi kunci penguatan ekonomi wilayah miskin. UMKM-Kop berbasis distribusi dan produksi kebutuhan pokok dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga. “Tujuannya agar tekanan harga di kantong-kantong kemiskinan bisa ditekan, karena kemiskinan diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar,” kata Acu. Ia menambahkan, pelibatan UMKM – Kop dalam program pemerintah harus diperluas, terutama di wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin, baik perkotaan maupun perdesaan.